Kemendag Evaluasi Kebijakan Impor Demi Daya Saing
JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali menegaskan komitmennya dalam mengelola kebijakan impor dengan prinsip keterbukaan dan evaluasi berkelanjutan. Penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 16 sampai 24 Tahun 2025 menjadi langkah nyata untuk deregulasi bidang perdagangan. Sekretaris Jenderal Kemendag, Isy Karim, menekankan bahwa setiap kebijakan impor yang diterbitkan sangat terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak. Menurutnya, regulasi ini merupakan hasil koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta disusun secara bersama-sama demi tercapainya keselarasan tujuan nasional.
“Kementerian Perdagangan sangat terbuka terhadap masukan dan usulan terkait kebijakan serta pengaturan impor produk tertentu yang disampaikan instansi pemerintah, kementerian, lembaga, asosiasi pelaku usaha, hingga masyarakat umum. Masukan dan usulan ini harus melalui tahapan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkan dalam Permendag, termasuk melalui Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Bidang Perekonomian,” jelas Isy Karim.
Permendag Nomor 16 sampai 24 Tahun 2025 diterbitkan sebagai upaya nyata deregulasi di bidang perdagangan. Deregulasi ini tidak hanya menekankan kemudahan impor, tetapi juga menyasar peningkatan kemudahan berusaha secara umum. Pendekatan ini dirancang untuk mempercepat investasi, meningkatkan daya saing industri nasional, khususnya sektor padat karya, dan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Isy menegaskan bahwa kebijakan ini menjadi tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya deregulasi untuk memperkuat sektor ekonomi nasional.
Baca Juga
Keputusan penerbitan Permendag ini telah melalui proses koordinasi yang matang. Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Bidang Perekonomian pada 6 Mei 2025, dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dihadiri Menteri Perdagangan, perwakilan Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Kehutanan. Hasil rapat menetapkan empat kelompok barang prioritas yang mendapat relaksasi kebijakan dan pengaturan impor. Salah satunya adalah bahan baku dan bahan penolong industri, termasuk komoditas seperti bahan baku plastik, etil alkohol/etanol, biodiesel, dan pupuk bersubsidi.
Berdasarkan hasil Regulatory Impact Analysis (RIA), relaksasi ini diharapkan memberikan manfaat besar bagi industri hilir. Akses bahan baku dan bahan penolong industri menjadi lebih beragam, harga lebih kompetitif, dan produktivitas industri hilir meningkat. Hal ini juga diharapkan mendorong investasi tambahan pada industri hilir yang memanfaatkan bahan impor sebagai komponen utama produksi. Isy Karim menegaskan, “Kemendag berkomitmen terus memantau dan mengevaluasi dampak implementasi Permendag Nomor 16 sampai 24 Tahun 2025 untuk memastikan manfaatnya bagi dunia usaha dan masyarakat luas.”
Kementerian juga mengapresiasi masukan dari berbagai elemen masyarakat sebagai bentuk pengawasan dan partisipasi dalam kebijakan publik. Masukan dari kementerian, lembaga, asosiasi pelaku usaha, hingga masyarakat umum menjadi bagian dari evaluasi kebijakan impor. Isy menjelaskan, prosedur masukan tetap mengikuti mekanisme resmi melalui Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Bidang Perekonomian, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
Salah satu contoh masukan datang dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI). Sekretaris Jenderal DPN APTRI, M Nur Khabsyin, menyampaikan tuntutan agar Permendag Nomor 16 Tahun 2025 direvisi. Menurutnya, aturan tersebut memicu penumpukan stik molasis atau tetes tebu di pabrik gula karena impor etanol dibuka tanpa kuota maupun persetujuan teknis. Tetes tebu merupakan produk akhir dari pengolahan tebu, dan saat ini tangki penyimpanan sudah mendekati kapasitas maksimum. Nur menegaskan, jika Permendag tidak direvisi sesuai Permendag sebelumnya (Permendag 8 Tahun 2024), petani tebu akan melanjutkan aksi protes di kantor Kemendag. Pernyataan ini disampaikan pada seminar Ekosistem Gula Nasional di Royal Kuningan Hotel, Jakarta Selatan, Rabu, 27 Agustus 2025.
Langkah Kemendag untuk membuka ruang evaluasi merupakan bentuk respons terhadap dinamika kebutuhan dunia usaha. Setiap kebijakan, meski telah ditetapkan, dapat disesuaikan melalui masukan yang konstruktif, sehingga tujuan utama deregulasi dan kemudahan berusaha tetap tercapai tanpa merugikan pihak tertentu. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan keseriusan Kemendag dalam menyeimbangkan kepentingan industri, pelaku usaha, dan masyarakat luas.
Kemendag akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi Permendag 16 sampai 24 Tahun 2025. Hasil evaluasi akan menjadi dasar perbaikan dan penyempurnaan kebijakan impor agar manfaatnya lebih maksimal bagi industri hilir, investasi, dan perekonomian nasional secara umum. Isy Karim menekankan bahwa partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan evaluasi ini.
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menciptakan kemudahan bagi pelaku usaha, tetapi juga memperkuat sistem perdagangan nasional yang transparan, efektif, dan berkelanjutan. Dengan prosedur evaluasi yang jelas, masukan dari asosiasi, kementerian, lembaga, dan masyarakat akan tetap menjadi bagian integral dalam perbaikan kebijakan, memastikan setiap keputusan mencerminkan kepentingan bersama, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Rekomendasi
