Kuota Rumah Subsidi Sumut Bertambah Lima Ribu Unit Tahun Ini

Kuota Rumah Subsidi Sumut Bertambah Lima Ribu Unit Tahun Ini

JAKARTA - Pemerintah terus mempercepat pemenuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Sumatera Utara (Sumut).

Kuota Program 3 Juta Rumah di wilayah ini mendapat tambahan 5.000 unit, sehingga total kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) meningkat dari 15.000 menjadi 20.000 unit.

Gubernur Sumut Bobby Nasution menyampaikan apresiasinya atas tambahan kuota tersebut. “Kita sangat berterima kasih kepada pak menteri yang langsung menambah kuota 5.000 unit tahun ini,” ujar Bobby usai sosialisasi kredit program perumahan di Medan, Kamis.

Baca Juga

Cek Harga BBM Pertamina Terbaru Oktober 2025 di Seluruh Wilayah

Penambahan kuota ini disetujui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait setelah Gubernur Sumut mengusulkan peningkatan kuota KPR program FLPP tahun depan. Namun, Menteri Maruarar yang akrab disapa Ara memutuskan agar tambahan kuota dapat direalisasikan pada tahun ini juga, tanpa menunggu waktu lama.

Bobby menekankan kesiapan seluruh pihak terkait untuk mendukung realisasi tambahan kuota tersebut. “Developer, kontraktor hingga pemasok bahan bangunan semua menyatakan siap. Jadi kita harus optimistis target ini bisa tercapai,” tegasnya.

Menurut gubernur, masih terdapat kesenjangan hunian yang cukup besar di Indonesia. Data menunjukkan backlog perumahan mencapai sekitar 938.217 rumah tangga. Penambahan kuota KPR program FLPP bagi MBR di Sumut dinilai sebagai langkah strategis untuk mempercepat pemenuhan rumah layak bagi masyarakat. “Backlog kita cukup tinggi. Masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah, belum lagi yang layak huni. Jadi, harus kejar agar masyarakat kita segera memiliki tempat tinggal yang layak,” kata Bobby.

Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pentingnya kerja sama seluruh pihak agar target pembangunan rumah subsidi dapat tercapai dalam waktu singkat. “Tidak ada yang bisa bekerja sendiri. Ini tinggal tiga bulan lagi, jadi harus kompak. Nanti pak gubernur bantu soal perizinan, bank bantu soal pendanaan, dan lainnya,” ujarnya.

Ara juga menekankan bahwa Program 3 Juta Rumah tidak hanya bertujuan menyediakan hunian layak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui ekosistem pembangunan perumahan yang kuat. “Program ini menciptakan ekosistem ekonomi yang luas. Ada penjual material, kontraktor, developer hingga perbankan. Seperti saat ini, BRI permudah UMKM bidang konstruksi mengakses pendanaan,” jelasnya.

Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian yang turut hadir dalam sosialisasi ini menambahkan bahwa sektor perumahan memiliki efek ganda terhadap perekonomian nasional. “Program 3 Juta Rumah diperkirakan berkontribusi sekitar dua persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, program ini juga melibatkan berbagai sektor, mulai pemerintah daerah, swasta hingga masyarakat,” kata Tito.

Program 3 Juta Rumah sendiri merupakan salah satu inisiatif prioritas pemerintah untuk menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia. Di Sumut, tambahan kuota ini diharapkan dapat mempercepat target penyelesaian rumah subsidi bagi ribuan keluarga yang belum memiliki tempat tinggal memadai.

Selain menambah unit, pemerintah juga menekankan pentingnya dukungan pembiayaan, perizinan cepat, dan koordinasi antara pemerintah daerah, perbankan, developer, kontraktor, serta pemasok bahan bangunan. Hal ini bertujuan agar pembangunan rumah subsidi dapat berlangsung tepat waktu dan efisien.

Bobby Nasution juga menyoroti urgensi penyediaan rumah layak bagi masyarakat Sumut. Dengan tambahan kuota ini, pemerintah daerah dapat memaksimalkan realisasi pembangunan rumah bagi MBR sebelum akhir tahun. Hal ini diharapkan turut menurunkan backlog perumahan di wilayahnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait menambahkan, keterlibatan sektor perbankan sangat krusial dalam mendukung pendanaan KPR subsidi. Berbagai program pendanaan difasilitasi agar UMKM dan kontraktor lokal dapat berpartisipasi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Secara keseluruhan, penambahan kuota 5.000 unit di Sumut menjadi sinyal positif bagi percepatan Program 3 Juta Rumah. Dengan koordinasi semua pihak, pemerintah optimistis target penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat tercapai tepat waktu.

Tambahan kuota ini juga diharapkan mampu mendorong sektor konstruksi, meningkatkan kesempatan kerja, serta memperkuat ekosistem ekonomi lokal melalui aktivitas pembangunan perumahan yang merata.