KAI dan PPATK Sinergi Perkuat Sistem Cegah Pencucian Uang

KAI dan PPATK Sinergi Perkuat Sistem Cegah Pencucian Uang

JAKARTA - Upaya menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan kini semakin diperkuat oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero). Sebagai salah satu BUMN strategis di sektor transportasi, KAI menegaskan komitmennya terhadap tata kelola perusahaan yang bersih melalui kerja sama resmi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Langkah tersebut diwujudkan lewat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang digelar di Jakarta Railway Center (JRC), Jakarta, pada Rabu, 8 Oktober 2025. Kolaborasi ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat pengawasan terhadap potensi tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan perusahaan, sekaligus mendukung upaya nasional dalam menciptakan sistem keuangan yang transparan dan akuntabel.

MoU tersebut ditandatangani langsung oleh Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, menandai sinergi lintas lembaga yang berorientasi pada pencegahan, deteksi dini, dan penegakan tata kelola keuangan yang sehat di BUMN transportasi.

Baca Juga

Biaya Medis Keracunan MBG Jadi Tanggung Jawab Pemda Jika KLB

Kolaborasi Strategis Perkuat Deteksi Dini dan Kepatuhan

Dalam sambutannya, Bobby Rasyidin menegaskan bahwa kerja sama dengan PPATK merupakan bagian penting dari strategi KAI dalam membangun budaya integritas yang kuat di seluruh lini perusahaan. Ia menyoroti bahaya besar yang ditimbulkan oleh praktik pencucian uang terhadap stabilitas ekonomi nasional.

“Pencucian uang adalah kejahatan serius yang dapat merusak sistem keuangan dan melemahkan fondasi ekonomi nasional,” ujar Bobby dalam siaran pers.

Melalui MoU ini, KAI berkomitmen memperkuat sistem early warning untuk mendeteksi potensi penyimpangan finansial sejak dini. Selain itu, perusahaan akan mengoptimalkan pengawasan internal berbasis teknologi dan data analitik, serta mempercepat tindakan korektif bila ditemukan indikasi pelanggaran.

Bobby menambahkan, langkah ini bukan sekadar bentuk kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga manifestasi tanggung jawab moral KAI sebagai perusahaan publik dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara.

“Kolaborasi dengan PPATK adalah bukti bahwa KAI konsisten membangun sistem yang bersih, transparan, dan akuntabel demi kepentingan negara dan masyarakat,” tegasnya.

PPATK Apresiasi Langkah Proaktif KAI

Dari pihak PPATK, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana memberikan apresiasi atas langkah proaktif yang diambil KAI dalam memperkuat sistem pencegahan pencucian uang. Menurutnya, KAI merupakan salah satu BUMN yang menunjukkan kesadaran tinggi terhadap implementasi sistem anti-money laundering (AML) di lingkup operasionalnya.

“Kami mengapresiasi keterbukaan dan komitmen KAI dalam membangun kerja sama yang konstruktif. MoU ini bukan hanya seremonial, tetapi menjadi fondasi kerja nyata yang berkelanjutan,” ujar Ivan.

Ivan juga menegaskan bahwa PPATK siap mendukung penuh upaya KAI dalam memperkuat kapasitas pengawasan internal dan meningkatkan kualitas pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan.

Kolaborasi antara PPATK dan KAI ini diharapkan dapat menjadi contoh sinergi kelembagaan antara lembaga keuangan negara dan badan usaha publik dalam mewujudkan sistem ekonomi nasional yang bersih dan tangguh menghadapi ancaman kejahatan keuangan.

Bagian dari Transformasi dan Budaya Integritas KAI

Menanggapi penandatanganan kerja sama tersebut, Vice President Public Relations KAI Anne Purba menyampaikan bahwa kemitraan ini merupakan bagian integral dari transformasi berkelanjutan yang sedang dijalankan oleh KAI.

“KAI terus memperkuat budaya integritas melalui kolaborasi kelembagaan. Kerja sama dengan PPATK menjadi fondasi penting untuk memastikan seluruh proses bisnis KAI berjalan secara bersih, transparan, dan dipercaya publik,” jelas Anne.

Anne juga menegaskan bahwa inisiatif ini menjadi wujud nyata dari komitmen KAI dalam menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di setiap aspek bisnisnya, mulai dari pengelolaan keuangan hingga pelayanan publik.

Ruang Lingkup dan Dampak Kerja Sama

Ruang lingkup MoU antara KAI dan PPATK mencakup berbagai aspek penting dalam sistem pengawasan keuangan. Beberapa di antaranya meliputi:

Pertukaran data dan informasi terkait transaksi keuangan yang berpotensi mencurigakan.

Pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan KAI dalam hal deteksi dan pelaporan keuangan.

Sosialisasi dan edukasi publik kepada pemangku kepentingan internal maupun masyarakat luas mengenai pentingnya pencegahan pencucian uang.

MoU ini berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Melalui kerja sama ini, KAI dan PPATK bertekad menciptakan ekosistem bisnis yang transparan, berkeadilan, serta bebas dari praktik korupsi dan pencucian uang.

Wujud Nyata Tata Kelola BUMN yang Bersih

Langkah KAI ini mempertegas posisinya sebagai BUMN yang tidak hanya fokus pada pelayanan transportasi, tetapi juga sebagai entitas publik yang berperan aktif dalam mendorong penerapan tata kelola yang baik (GCG) dan berintegritas tinggi.

Kerja sama tersebut menunjukkan bahwa pencegahan kejahatan keuangan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas lembaga. Keterlibatan PPATK memberi nilai tambah strategis bagi KAI dalam mengembangkan sistem pengawasan berbasis data dan analisis risiko, yang relevan dengan dinamika keuangan modern.

Selain penandatanganan MoU, kegiatan itu juga diisi dengan sharing session bertema “Sinergi antara KAI dan PPATK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”. Sesi ini menjadi ruang diskusi bersama untuk memperkuat komitmen kedua institusi dalam memperkuat sistem anti-money laundering nasional.

Kesimpulan: Kolaborasi untuk Keuangan yang Bersih dan Akuntabel

Melalui penandatanganan MoU dengan PPATK, KAI tidak hanya memperkuat sistem pengawasan keuangan internal, tetapi juga menegaskan posisinya sebagai pelopor BUMN yang menjunjung tinggi integritas. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam membangun tata kelola perusahaan negara yang transparan, akuntabel, dan bebas praktik pencucian uang.

Dengan dukungan teknologi, pelatihan berkelanjutan, dan kerja sama lintas lembaga, KAI berharap dapat menjadi contoh nyata BUMN yang tidak hanya andal dalam layanan transportasi, tetapi juga unggul dalam integritas keuangan dan etika bisnis.