Hilirisasi Pertanian Diproyeksi Ciptakan 1,6 Juta Lapangan Kerja Baru
JAKARTA - Upaya pemerintah dalam mempercepat hilirisasi di sektor pertanian diyakini akan menjadi motor penggerak ekonomi nasional.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa program hilirisasi yang tengah digencarkan bukan sekadar strategi peningkatan nilai tambah produk, tetapi juga langkah konkret dalam membuka lapangan kerja besar-besaran.
Amran mengungkapkan, implementasi kebijakan hilirisasi pertanian ditargetkan mampu menciptakan 1,6 juta lapangan kerja baru dalam jangka waktu maksimal dua tahun. “Akan membuka lapangan kerja 1,6 juta orang dalam waktu paling lambat dua tahun,” ujarnya.
Baca Juga
Pernyataan tersebut disampaikan setelah rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto. Amran menuturkan bahwa hilirisasi sektor pertanian menjadi salah satu fokus utama pemerintahan saat ini untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, terutama di pedesaan.
“Kalau (swasembada) ini kita lakukan terus-menerus, (akan) membuka lapangan kerja, menekan kemiskinan, kemudian meningkatkan kesejahteraan, mengurangi pengangguran,” kata Amran menegaskan.
Dorongan Pemerintah pada Hilirisasi Kelapa
Salah satu langkah nyata dalam kebijakan hilirisasi tersebut adalah penyetopan ekspor kelapa gelondongan alias kelapa utuh. Pemerintah berencana mengolah hasil perkebunan tersebut menjadi produk turunan bernilai tinggi seperti virgin coconut oil (VCO) dan coconut milk (santan), ketimbang mengekspornya dalam bentuk mentah.
Amran menjelaskan bahwa selama ini Indonesia mengekspor sekitar 2,8 juta ton kelapa utuh setiap tahun. Dengan melakukan hilirisasi, nilai ekonomi yang diperoleh dapat meningkat signifikan.
“Rencana kita hilirisasi, kelapa ini tidak dijual gelondongan ke luar negeri, yang total nilainya, total volumenya 2,8 juta ton. Kemudian kita hilirisasi nanti itu dari kelapa dalam menjadi coconut milk, jadi ini VCO,” tutur Amran.
Menurut perhitungan Kementerian Pertanian, kebijakan tersebut dapat menghasilkan nilai tambah hingga 100 kali lipat, dari semula Rp 24 triliun menjadi sekitar Rp 2.400 triliun jika seluruh kelapa diolah di dalam negeri.
“Kalau (naik) 100 kali lipat, kita hitungan rata-rata saja itu bisa menghasilkan Rp 2.400 triliun. Katakanlah separuh saja dari 50 (kali lipat nilai tambahnya), itu menghasilkan Rp 1.200 triliun devisa. Itu baru kelapa,” paparnya.
Hilirisasi untuk Semua Komoditas Ekspor
Kebijakan hilirisasi tak hanya menyasar sektor kelapa. Amran menyebut, pemerintah juga berencana menerapkannya pada berbagai komoditas unggulan ekspor lainnya, termasuk gambir.
Indonesia diketahui menjadi pemasok sekitar 80 persen suplai gambir dunia, yang selama ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku industri seperti tinta, kosmetik, dan sampo. “Tak hanya kelapa, Indonesia juga berencana melakukan hilirisasi untuk setiap komoditas ekspor, termasuk gambir,” ujarnya.
Langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan Indonesia menjadi negara berdaulat pangan sekaligus produsen utama produk olahan pertanian dunia. Dengan mengurangi ekspor bahan mentah dan memperkuat industri pengolahan, pemerintah berharap kesejahteraan petani meningkat, sementara ketergantungan pada impor berkurang.
Dukungan Nyata untuk Petani: Bibit dan Irigasi
Selain kebijakan hilirisasi, Amran juga mengungkapkan bahwa pemerintah menyiapkan program pendukung di sektor hulu, seperti pembagian bibit gratis dan perbaikan sistem irigasi.
Pemerintah telah menyalurkan anggaran belanja tambahan (ABT) sebesar Rp 9,95 triliun untuk mendukung produktivitas 800.000 hektar lahan perkebunan di seluruh Indonesia. Dana tersebut digunakan untuk penyediaan bibit kakao, kopi, kacang mete, pala, hingga kelapa secara gratis bagi petani.
“Pemerintah memberikan bibit gratis kakao, kopi, kacang mete, pala, hingga kelapa dari ABT sebesar Rp 9,95 triliun untuk 800.000 hektar perkebunan di seluruh Indonesia,” kata Amran.
Selain itu, pemerintah juga berencana memperbaiki sistem irigasi secara menyeluruh di tingkat kabupaten, kota, hingga desa. Amran menuturkan bahwa Instruksi Presiden (Inpres) untuk perbaikan irigasi tengah disiapkan agar tidak ada kesenjangan antarwilayah.
“(Ada) Inpres untuk irigasi, kita akan memperbaiki irigasi tanpa ada sekat antara perbedaan kabupaten. Jatah provinsi itu diambil alih oleh (pemerintah) pusat seluas 2 juta hektar seluruh Indonesia,” jelasnya.
Tak hanya itu, modernisasi pertanian juga menjadi prioritas. Pemerintah akan meningkatkan distribusi alat dan mesin pertanian, mempercepat pencetakan sawah baru, dan melakukan akselerasi produksi pangan strategis untuk mencapai swasembada.
“Kita juga perbaiki alat mesin pertanian, oplah cetak sawah, dan lakukan akselerasi,” tandas Amran.
Dampak Ekonomi dan Sosial Hilirisasi
Kementerian Pertanian menilai, keberhasilan hilirisasi akan membawa dampak ekonomi yang berlipat bagi masyarakat. Tidak hanya menambah devisa negara, tetapi juga meningkatkan pendapatan petani, mendorong investasi industri pengolahan, serta mengurangi ketimpangan antarwilayah.
Amran meyakini bahwa hilirisasi merupakan kunci untuk membawa Indonesia menuju kemandirian ekonomi berbasis pertanian. “Kalau program ini kita jalankan terus, hasilnya akan luar biasa, baik bagi petani maupun perekonomian nasional,” katanya.
Selain membuka lapangan kerja, kebijakan ini juga berpotensi menekan angka kemiskinan di desa, sebab sebagian besar penduduk miskin Indonesia bekerja di sektor pertanian. Dengan demikian, hilirisasi menjadi solusi strategis yang tidak hanya berdampak pada peningkatan devisa, tetapi juga kesejahteraan rakyat.
Pemerintah berkomitmen menjalankan program ini secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, dan petani sebagai mitra utama. “Hilirisasi ini bukan hanya soal industri, tapi soal masa depan ekonomi Indonesia yang lebih mandiri,” pungkas Amran.
Rekomendasi
Berita Lainnya
