PT Gag Nikel Beroperasi untuk Proses Audit Lingkungan
JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa aktivitas operasional tambang nikel PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, bukanlah tanda kembalinya produksi penuh, melainkan bagian dari proses audit lingkungan yang wajib dijalankan perusahaan.
Keputusan ini diambil pemerintah untuk memastikan setiap kegiatan pertambangan tidak menimbulkan dampak merugikan bagi ekosistem sekitar.
Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyebutkan bahwa audit lingkungan hanya dapat dilakukan ketika tambang beroperasi. Karena itu, PT Gag Nikel diizinkan untuk menjalankan operasional sebagai dasar pemeriksaan secara menyeluruh.
Baca JugaPupuk Kaltim Kembangkan Agrosolution, Produktivitas Panen Meningkat
"Gag Nikel diizinkan operasi untuk melakukan audit lingkungan. Karena, audit lingkungan ini harus dalam kondisi jalan (beroperasi tambang)," jelas Tri.
Hasil dari audit tersebut nantinya akan menjadi rujukan penting bagi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang dipimpin Hanif Faisol Nurofiq. Dari laporan itu, akan diputuskan apakah PT Gag Nikel dapat melanjutkan produksi atau justru harus menghentikan kegiatan usahanya demi menjaga lingkungan tetap aman.
Langkah pemerintah ini menegaskan komitmen bahwa izin beroperasi tidak berarti kebebasan penuh bagi perusahaan tambang. Sebaliknya, ini merupakan instrumen pengawasan agar aktivitas industri ekstraktif bisa berjalan sesuai aturan.
Tri menambahkan, apabila dalam audit ditemukan pelanggaran serius, maka ada dua kemungkinan yang bisa terjadi, yakni perbaikan dengan standar ketat atau penghentian total produksi.
"Kalau audit lingkungan nggak beres. Iya (produksi tidak dilanjutkan). Bisa dua kemungkinan, kan. Tetap ada dua kemungkinan itu," tegas Tri. Dengan begitu, pemerintah memberikan sinyal kuat bahwa keberlanjutan lingkungan tetap menjadi prioritas utama meski sektor tambang memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
Hanif Faisol juga menekankan, sejak tambang beroperasi kembali pada 3 September 2025, pengawasan dilakukan lebih intensif. Pemerintah ingin memastikan tidak ada rekayasa operasional yang membuat hasil audit tidak akurat.
"Audit lingkungan itu harus beroperasi penuh. Kalau nggak beroperasi penuh, gimana kita tahu bahwa dia ada potensi pencemaran lingkungannya," ujar Tri menegaskan alasan pentingnya operasi penuh selama audit berlangsung.
Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerapkan sejumlah batasan ketat bagi PT Gag Nikel. Salah satu aturan terpenting adalah mencegah terjadinya limpasan permukaan atau surface runoff yang berpotensi mencemari badan sungai maupun laut di sekitar area tambang. Hanif mengungkapkan, perusahaan diwajibkan membangun kolam pengendapan atau settling pond yang presisi dan berlapis.
“Pertama yang paling krusial adalah (PT Gag Nikel) tidak boleh ada surface runoff (limpasan permukaan) yang boleh jatuh langsung ke badan sungai atau badan air, sehingga settling pond (kolam pengendapan) itu dibikin presisi,” kata Hanif. Langkah ini bertujuan agar air hujan yang membawa material tambang tidak langsung mengalir ke sungai dan menimbulkan sedimentasi berlebih.
Hanif menambahkan bahwa kebijakan ini sangat penting untuk menjamin kualitas lingkungan di Raja Ampat tetap terjaga. Sedimentasi akibat aktivitas tambang dapat menimbulkan kekeruhan yang berbahaya bagi ekosistem perairan, terutama terumbu karang dan biota laut yang menjadi penopang utama keanekaragaman hayati kawasan tersebut.
Selain pengelolaan air, pemerintah juga menekankan pentingnya pengendalian emisi udara. PT Gag Nikel diwajibkan memasang stasiun pemantauan kualitas udara untuk memastikan bahwa emisi yang dilepaskan selalu berada di bawah baku mutu lingkungan. Dengan demikian, risiko pencemaran udara yang bisa mengganggu kesehatan masyarakat sekitar dapat diminimalisasi sejak dini.
Hanif menjelaskan bahwa langkah pengawasan berlapis ini merupakan bagian dari standar baru yang diterapkan pemerintah terhadap aktivitas pertambangan di seluruh wilayah Indonesia. "Ini untuk menjamin tidak ada air larian dari bukaan tambang yang menyebabkan sedimentasi dan kekeruhan, itu yang penting," ujarnya.
Dengan berbagai aturan ketat tersebut, pemerintah berharap bahwa PT Gag Nikel dapat menjadi contoh bagaimana industri tambang bisa tetap beroperasi tanpa mengorbankan aspek lingkungan. Jika perusahaan mampu memenuhi seluruh kewajiban yang ditetapkan, maka ke depan tambang di Raja Ampat ini berpotensi menjadi model pengelolaan nikel berkelanjutan di Indonesia.
Kebijakan yang diambil oleh Kementerian ESDM dan KLHK menunjukkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian alam. Di satu sisi, Indonesia memiliki kepentingan besar terhadap industri nikel sebagai bahan baku penting untuk baterai kendaraan listrik. Di sisi lain, eksploitasi sumber daya alam tidak boleh mengorbankan warisan lingkungan yang ada di Raja Ampat, salah satu destinasi ekowisata dunia.
Dengan menempatkan audit lingkungan sebagai syarat mutlak, pemerintah berupaya memastikan bahwa aktivitas tambang tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga keberlanjutan jangka panjang. Langkah ini juga diharapkan bisa memberikan kepastian hukum bagi investor, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola pertambangan nasional.
Pada akhirnya, hasil audit PT Gag Nikel akan menjadi penentu langkah berikutnya. Apabila perusahaan terbukti mampu memenuhi standar lingkungan yang berlaku, peluang untuk melanjutkan produksi terbuka lebar. Namun, jika ditemukan pelanggaran serius, maka penghentian operasi bisa menjadi konsekuensi yang harus diterima.
Rekomendasi
