Pramono Pilih Fokus Solusi, Bukan Protes Pemangkasan TKD
JAKARTA - Berbeda dengan sejumlah gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan untuk tidak ikut mendatangi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa guna memprotes kebijakan pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD).
Menurutnya, langkah protes tidak lagi relevan karena keputusan tersebut sudah bersifat final dan tertuang dalam Undang-Undang APBN yang disahkan oleh DPR.
“Kalau Jakarta ya, kalau ini sudah menjadi keputusan apalagi inikan sudah diputuskan di dalam undang-undang APBN, disahkan di DPR. Sebenarnya tidak ada ruang untuk berargumen. Hanya kalau memang ada perubahan tentunya itu tergantung diskresi dari Kementerian Keuangan,” jelas Pramono di Balai Kota Jakarta.
Baca Juga
Pemangkasan Anggaran Berat bagi Daerah
Meski tidak ikut memprotes, Pramono tidak menutup mata bahwa kebijakan pemangkasan anggaran akan menimbulkan dampak signifikan bagi daerah, termasuk Jakarta. Ia menegaskan, situasi ini memang berat, tetapi tidak perlu menyalahkan pihak manapun.
“Saya tidak menyalahkan siapapun termasuk para gubernur. Menurut saya memang berat, dan juga untuk Jakarta sendiri juga pasti berat,” ujarnya.
Kebijakan pengurangan TKD tahun 2026 membuat sejumlah daerah merasa terbebani, terutama dalam mendanai pembangunan dan memenuhi kewajiban membayar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) serta tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Gubernur Lain Lakukan Protes
Sehari sebelumnya, sebanyak 18 kepala daerah anggota APPSI mendatangi Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2025. Mereka menyampaikan penolakan terhadap rencana pemotongan TKD. Para gubernur menilai, kebijakan itu berpotensi menghambat pembangunan serta mengganggu stabilitas fiskal daerah.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh gubernur dari berbagai wilayah, mulai dari Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Pegunungan, Bengkulu, Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, hingga Nusa Tenggara Barat.
Mereka menilai, tanpa dukungan dana yang memadai, sejumlah daerah akan kesulitan melanjutkan program strategis sekaligus membiayai kebutuhan rutin pemerintahan.
Momentum Cari Sumber Pembiayaan Baru
Alih-alih berfokus pada protes, Pramono memilih menjadikan kondisi ini sebagai momentum untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan alternatif di luar TKD. Ia menekankan pentingnya kreativitas pemerintah daerah dalam mencari solusi keuangan agar program pembangunan tetap berjalan.
“Ini harus dijadikan momentum untuk mencari sumber pembiayaan alternatif,” ujarnya.
Pemprov DKI Jakarta, menurut Pramono, sudah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan lain. Selain obligasi daerah dan collaboration fund, pemerintah daerah juga akan memanfaatkan mekanisme Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), hingga Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SP3L).
Dengan berbagai opsi tersebut, diharapkan pembangunan Jakarta tidak terlalu bergantung pada transfer dari pusat.
Program Prioritas Tetap Dipertahankan
Pramono menegaskan, ada program yang tidak boleh tersentuh pemangkasan anggaran meskipun alokasi untuk DKI Jakarta berkurang. Program tersebut adalah bantuan pendidikan untuk masyarakat kurang mampu, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta kebijakan pemutihan ijazah.
“Tapi yang jelas semangat saya tidak berubah untuk membangun Jakarta dan yang tidak boleh dikurangin se-sen pun adalah yang berkaitan dengan KJP dan KJMU, termasuk pemutihan ijazah,” tegasnya.
Menghadapi Tekanan Fiskal
Dengan posisi Jakarta sebagai ibu kota negara dan pusat ekonomi, tekanan akibat pengurangan dana pusat tentu memiliki dampak besar. Namun, Pramono menekankan bahwa Pemprov harus bisa lebih mandiri secara fiskal. Menurutnya, pengelolaan potensi ekonomi daerah, optimalisasi pajak, serta inovasi pembiayaan bisa menjadi jalan keluar.
Kebijakan pemangkasan DBH (Dana Bagi Hasil) yang juga berdampak pada Jakarta disebutnya sebagai tantangan yang harus dijawab dengan strategi keuangan yang lebih cerdas dan inovatif.
Tidak Menyalahkan, tapi Menyesuaikan
Sikap Pramono yang berbeda dengan para gubernur lain menunjukkan pendekatan yang lebih pragmatis. Ia menilai, memperdebatkan keputusan yang sudah masuk dalam undang-undang tidak akan menghasilkan solusi konkret. Justru, yang lebih penting adalah bagaimana daerah bisa beradaptasi dengan kondisi fiskal terbaru.
“Kalau sudah disahkan di DPR, ya sebenarnya tidak ada ruang untuk berargumen,” katanya lagi
Keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk tidak ikut dalam barisan protes para gubernur di bawah naungan APPSI memperlihatkan sikap realistis terhadap kebijakan fiskal pemerintah pusat. Walau mengakui pemangkasan TKD akan menambah beban daerah, Pramono lebih memilih fokus pada strategi adaptif dengan mencari sumber pembiayaan baru, sembari memastikan program pendidikan untuk warga kurang mampu tetap berjalan.
Dalam situasi fiskal yang ketat, sikap ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dituntut tidak hanya mengandalkan transfer pusat, tetapi juga mengoptimalkan potensi lokal dan inovasi keuangan agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.
Rekomendasi
