Data Kasus Keracunan MBG Hanya Bisa Dibuka BGN

Data Kasus Keracunan MBG Hanya Bisa Dibuka BGN

JAKARTA - Meski kasus keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan publik, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa data resminya tidak serta-merta bisa diakses masyarakat. Ia menyampaikan, laporan rutin mengenai kasus ini sudah dikirimkan setiap hari ke Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjadi pihak berwenang membuka data tersebut.

“Sudah ada datanya, sudah kita share sama BGN. Nanti yang mengeluarkan BGN, tapi datanya kita tiap hari sudah masuk,” ujar Budi di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu, 8 Oktober 2025

Menurut Budi, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) setiap hari memperbarui data kasus keracunan MBG melalui laporan dari puskesmas di berbagai daerah. Laporan ini kemudian diolah dan dikaitkan dengan sekolah maupun penyedia penyelenggara program gizi (SPPG).

Baca Juga

Koperasi Desa Merah Putih Dorong Bangkitnya Ekonomi Lokal

“Jadi sekarang tinggal dicocokin SPPG-nya, SPPG yang mana. Kan kita dapatnya di puskesmasnya, kemudian kita sudah link ke sekolahnya, sekarang kita mesti link ke SPPG-nya,” jelasnya.

Data Masih Tertutup untuk Publik

Walau pembaruan data dilakukan secara rutin, publik masih belum bisa mengakses informasi detail mengenai jumlah maupun persebaran kasus keracunan MBG. Budi menegaskan bahwa transparansi data ini bukan kewenangan Kemenkes, melainkan menjadi tanggung jawab BGN.

“Nanti BGN yang buka,” ungkap Budi.

Ia menambahkan, publikasi data tersebut juga akan dibahas bersama sejumlah pihak terkait, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. “Nanti sama-sama sama Pak Menko kita atur kapan dibuka,” ujar dia.

Inspirasi dari Penanganan Covid-19

Sebelumnya, Budi sempat mengusulkan agar penanganan kasus keracunan MBG mengikuti pola laporan seperti saat pandemi Covid-19. Ia menilai, pembaruan data yang rutin dan transparan akan membantu masyarakat memahami kondisi sekaligus mencegah spekulasi berlebihan.

“Kami harapkan mungkin nanti kita akan berkoordinasi dengan Badan Komunikasi Pemerintah, kalau perlu misalnya ada update harian atau mingguan atau bulanan seperti saat Covid-19 kita bisa lakukan,” kata Budi dalam jumpa pers di Kantor Kemenkes, Kamis, 2 Oktober 2025 lalu.

Menurutnya, pengalaman saat pandemi menunjukkan bahwa publikasi data secara berkala dapat membangun kesadaran dan memudahkan langkah antisipasi bersama.

Kasus Keracunan Jadi Sorotan

Program MBG belakangan menuai sorotan setelah sejumlah pelajar dilaporkan mengalami keracunan makanan. Salah satu kasus besar terjadi di Jawa Tengah, di mana ribuan siswa disebut terpapar akibat makanan yang kurang higienis.

“2.700 Pelajar di Jateng Keracunan MBG, Ahmad Luthfi: Kurang Higienitas, Ompreng Tak Bersih,” demikian laporan yang sempat mencuat di media nasional.

Kasus tersebut membuat publik mempertanyakan kualitas pengawasan dalam program MBG. Sertifikasi dan pengawasan dapur penyedia makanan juga ikut disorot karena dinilai masih menyisakan celah.

Sertifikasi dan Pengawasan Diperketat

Menanggapi kritik, pemerintah berencana memperketat proses sertifikasi penyelenggara makanan MBG. Menurut Budi, data yang terkumpul dari puskesmas nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk menilai apakah penyedia makanan sudah memenuhi standar keamanan dan higienitas.

Sertifikasi dapur penyedia disebut akan melibatkan sejumlah lapisan pengawasan, mulai dari tingkat lokal hingga nasional. Hal ini dilakukan agar kasus serupa tidak kembali terjadi dan program MBG dapat berjalan sesuai tujuan awal, yakni memperbaiki gizi pelajar di Indonesia.

Peran BGN sebagai Otoritas Data

Keputusan bahwa hanya BGN yang bisa membuka data kasus MBG menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Namun, pemerintah menilai langkah ini perlu untuk menjaga konsistensi dan menghindari informasi yang simpang siur.

BGN nantinya akan menjadi pusat rujukan data resmi terkait MBG, baik soal gizi, kualitas penyedia makanan, maupun laporan kasus keracunan. Dengan begitu, masyarakat akan mendapatkan satu pintu informasi yang kredibel.

Tantangan Transparansi dan Kepercayaan Publik

Meski langkah ini dinilai strategis, tantangan terbesar adalah menjaga transparansi agar kepercayaan publik tidak menurun. Banyak pihak menilai, data kasus MBG sebaiknya bisa diakses secara terbuka sebagaimana data Covid-19, agar masyarakat merasa dilibatkan dan percaya pada pemerintah.

Budi sendiri menegaskan, koordinasi antar kementerian dan lembaga akan terus dilakukan agar publikasi data bisa lebih teratur. Namun, ia menekankan bahwa keputusan akhir mengenai kapan dan bagaimana data tersebut dibuka tetap ada di tangan BGN.

Kasus keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis menjadi ujian bagi pemerintah dalam menjaga kualitas pelayanan publik. Kemenkes menyatakan sudah rutin memperbarui data dan menyerahkannya ke BGN, tetapi publik masih menunggu transparansi lebih lanjut.

Dengan rencana pembaruan data seperti pola Covid-19, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara kehati-hatian, transparansi, dan konsistensi informasi. Publik kini menantikan langkah konkret dari BGN dan kementerian terkait untuk membuka data yang bisa diakses luas, agar kepercayaan terhadap program MBG tetap terjaga.