Harga Telur Anjlok di Sulsel, DPRD Dorong Bulog Gelar Operasi Pasar dan Peternak Aksi Bagi-bagi Telur Gratis

Komisi B DPRD Sulsel mendesak Bulog dan Pemprov segera menggelar operasi pasar untuk menstabilkan harga telur yang anjlok di Sulawesi Selatan.

MAKASSAR — Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengambil sikap tegas di tengah gejolak harga komoditas peternakan. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Kantor DPRD Sulsel, Makassar, Kamis, legislator mendesak Perum Bulog Sulselbar berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi untuk segera mengeksekusi operasi pasar. Langkah ini dinilai krusial untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok utama sekaligus menjadi katup pengaman bagi harga telur yang terus terperosok.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Zulfikar Limolang, menegaskan bahwa intervensi pasar tidak boleh berjalan timpang. Kebijakan pengendalian harga harus dirancang tanpa mengorbankan keberlangsungan usaha para peternak.

"Kita minta Bulog bersama Pemerintah Provinsi segera melakukan operasi pasar. Dan kepada peternak berkoordinasi dengan Satgas Pangan di tingkat kabupaten dan Polres untuk mengontrol harga telur," ujar Zulfikar Limolang.

Baca Juga

Dampak El Nino, Menteri PU Dody Hanggodo Gerak Cepat Salurkan Air Bersih ke Situbondo

Keseimbangan Harga Jadi Kunci Utama

Zulfikar menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara daya beli konsumen dan kelayakan keuntungan bagi peternak. Jika harga telur dibiarkan anjlok, dikhawatirkan banyak peternak rakyat yang gulung tikar, yang pada akhirnya akan mengganggu pasokan di masa depan.

"Pengendalian harga harus terus dilakukan tanpa mengorbankan peternak. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara harga terjangkau bagi konsumen maupun keuntungan layak terhadap peternak," tegasnya.

Penyedia Pakan Diminta Tahan Diri

Sorotan tajam juga diarahkan pada lonjakan harga pakan ternak yang menjadi biang keladi membengkaknya biaya produksi. Komisi B mendesak para integrator dan penyedia pakan untuk mematuhi instruksi pemerintah dengan tidak menaikkan harga sebelum ada penetapan resmi harga acuan.

"Bagi pihak integrator maupun penyedia pakan ternak mesti sepakat mengikuti instruksi untuk tidak menaikkan harga selama belum ada penetapan oleh pemerintah," ucap Zulfikar menegaskan.

Kebijakan penahanan harga pakan ini dinilai krusial. Tanpa langkah tersebut, biaya produksi akan terus membumbung dan berpotensi memicu kenaikan harga jual telur di tingkat konsumen, menciptakan efek domino yang merugikan semua pihak.

Kampanye Makan Telur dan Investigasi Impor Kedelai

Untuk menyerap produksi yang melimpah, Komisi B turut mendorong digalakkan kampanye makan telur kepada masyarakat luas. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan konsumsi harian dan membantu memulihkan harga di tingkat peternak.

Di sisi lain, DPRD juga tengah mendalami dugaan keterkaitan antara kebijakan impor kedelai dengan meroketnya harga pakan. Sayangnya, PT Berdikari yang merupakan salah satu perusahaan pengimpor dan telah dipanggil, berhalangan hadir dalam rapat tersebut.

"Kami sebenarnya mau menggali apakah ada pengaruhnya terkait kebijakan impor kedelai. Apakah ada kaitannya dengan kenaikan harga pakan," tutur Zulfikar mempertanyakan.

Aksi Damai Peternak dan Harapan Stabilitas

Desakan ini tidak lepas dari gelombang protes yang terjadi sebelumnya. Sejumlah peternak sempat menggelar aksi damai di Kantor Gubernur Sulsel dan Kantor DPRD Sulsel. Dalam aksinya, mereka membagikan telur dan ayam secara gratis sebagai simbol protes atas anomali harga—pakan yang naik drastis berbanding terbalik dengan harga jual telur yang jatuh.

Melalui operasi pasar dan komitmen bersama untuk menekan kenaikan harga pakan, Zulfikar berharap stabilitas harga telur dapat segera terjaga. Dengan begitu, para peternak lokal masih memiliki ruang untuk bertahan dan melanjutkan usahanya.